Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
…kekerasan, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
…i tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.
…us Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.
…ganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
…traS, serangan terjadi setelah Andrie mengikuti podcast di kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia.” Fakta ini tidak boleh otomatis dijadikan dasar untuk menuduh pelaku atau menyimpulkan motif sebel…
Literasi Hukum - Hak asasi manusia (HAM) dan hukum merupakan landasan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu. Melalui perlindungan hak-hak ini, masyarakat dijamin kebe...
Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.
…asasi manusia (HAM) di Indonesia, termasuk sejarah hukum HAM, berbagai tantangan seperti impunitas dan keterbatasan sumber daya, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini juga mengulas…
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari
…ang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urus…
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
Peradilan militer Lingkungan peradilan yang memeriksa tindak pidana tertentu yang dilakukan anggota militer. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peradilan militer" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik…
Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
…nsi absolut Kewenangan pengadilan dilihat dari lingkungan peradilannya (umum, agama, TUN, militer). Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Kompetensi absolut" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum R…