Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
…taf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji. Penahanan ini memperdalam
KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
…blik yang disemangati oleh nilai-nilai keabsahan, responsif dan efektif. Pada hakikatnya, penyelenggaraan administrasi pemerintahan ditujukan kepada optimalisasi fungsi pelayanan publik melalui praktik administrasi yang efektif. Prinsip tat…
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
…berhak memperoleh keselamatan, keamanan, dan kompensasi apabila mengalami kerugian akibat penyelenggaraan transportasi. Dalam konteks angkutan jalan, misalnya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan perusahaan angkutan umum…
…araan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum, sebagaimana yang dikehendaki dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya, PTUN merupakan sarana perlindungan warga negara yang merasa dirugikan hak haknya atas tindakan pemerintah yang bert…
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keua…
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan H…
Peraturan Badan Penyelenggara Haji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Logo dan Penggunaan Logo pada Badan Penyelenggara Haji
…ik (aupb) melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujukan umum: AUPB & UU Administrasi Pemerintahan
…ukum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
…pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujukan umum: AUPB & UU Administrasi Pemerintahan
