DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
…ndalilkan bahwa ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 telah membatasi hak konstitusional pekerja. Batas waktu satu tahun sejak keputusan PHK diterima dianggap menjadi penghalang serius untuk memperoleh keadilan, mengingat adanya tahapan-ta…
…Selatan (South Pars) milik Iran dilakukan oleh Israel tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat. Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu mengatakan Israel “bertindak sendiri” dalam operasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa P…
…03 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan PKB sebagai perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh, dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, yang memuat syarat kerja se…
…awan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja
Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.
…am hukum ketenagakerjaan, kontrak kerja adalah dasar hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja. Di dalamnya terdapat hak, kewajiban, batasan, dan risiko yang dapat memengaruhi posisi pekerja selama bekerja maupun setelah hubungan kerja b…
Artikel ini membahas perlindungan hukum PHK terhadap pekerja PKWT yang masih dalam masa kontrak & cara penyelesaian perselisihan PHK bagi pekerja PKWT
Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Ind…
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di…
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
…nomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenag…
…nomian; harga listrik; pembangkit listrik; BUMD; koperasi; restrukturisasi; wilayah; PHK; Serikat Pekerja; kesejahteraan; pekerja; hak asasi manusia; dikuasai oleh negara; unbundling; regulator; subsidi; monopoli; Badan Pengawas Pasar Tenag…
…entang Ketenagakerjaan SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard) Dikabulkan Sebagian Serikat pekerja; Perjanjian kerja bersama; Serikat buruh; International Covenant on Civil and Political Rights; Bank Central Asia; Tenaga Kerja; Peker…
Serikat pekerja Organisasi pekerja yang dibentuk untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Serikat pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
Perlindungan serikat pekerja Serangkaian norma dan mekanisme yang bertujuan melindungi pihak-pihak dalam konteks serikat pekerja. Kategori: Hukum Ketenagakerjaan Contoh: Perlindungan serikat pekerja: Perlindungan dapat berupa standar minimu…
Perselisihan antar Serikat Pekerja Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/ buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat…