Pencarian

“PMK 81/2025”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 40

Lihat semua di Berita
Berita 08 Jan 2026 news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 16 Mar 2024 news.literasihukum.com/mk-percepat-penanganan-sengketa-pilpres-2024

MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja

…didaftarkan atau dicatat dalam e-BRPK. Menurut Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2023 (Terlampir di bawah), MK telah menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan mate…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Opini 40

Lihat semua di Opini
Opini 27 Jan 2024 literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Opini 12 Jun 2025 literasihukum.com/problematika-peraturan-mahkamah-konstitusi-dan-implikasinya-podcast-7-menit

Podcast Ulasan Artikel: Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya

…l Konstitusi Edisi Vol 19 No. 4 Tahun 2022AbstrakKedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang b…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Editorial 1

Editorial 14 Mar 2026 literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

…pembela HAM di Indonesia. Lebih dari itu, serangan ini tidak berdiri di ruang hampa. Pada 2025, setelah mengkritik pembahasan tertutup revisi UU TNI, Andrie juga melaporkan adanya telepon dari nomor tak dikenal dan

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Materi Hukum 39

Lihat semua di Materi Hukum
Materi Hukum 11 Jul 2025 literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Materi Hukum 09 Mar 2026 literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

Peraturan 40

Lihat semua di Peraturan
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2016 · Tahun 2016 23 Sep 2016 literasihukum.com/peraturan/121207/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk032016-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 142/PMK.010/2016 · Tahun 2016 23 Sep 2016 literasihukum.com/peraturan/121210/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-127pmk-0102016-tentang-pengampunan-pajak-berdasarkan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak-bagi-wajib-pajak-yang-memiliki-harta-tidak-langsung-melalui-special-purpose-vehicle

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wa…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 165/PMK.03/2017 · Tahun 2017 17 Nov 2017 literasihukum.com/peraturan/112870/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk032016-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.