Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.
…menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
…kan temuan baru terkait skema pengumpulan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menyebut proses ilegal ini berjalan secara sistematis melalui 'juru simpan' yang beroperasi secara bertingkat. Pelaksan…
…man merupakan instansi yang paling jarang memiliki isu internal dalam rangka independensi keputusan. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian singka...
…Namun demikian, diversitas kepercayaan ini tidak disambut baik oleh negara. Kebebasan Beragama yang Performatif Eksklusivitas negara terhadap diversitas kepercayaan dibuktikan oleh eksistensi Penetapan Presiden Republik Indonesia Nom…
…ng dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1] Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata,…
…ang pembaru pendidikan yang dijegal birokrasi yang tak ia pahami. Penuduh melihat seorang menteri yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi kepentingan korporasi yang ia dirikan sendiri. Keduanya nyaman karena keduanya sederhana. Hukum p…
…pendekatan hak anak—merupakan konsekuensi diadopsinya Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahu…
…ecara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu: (1) kaidah/norma agama; (2) kaidah/norma kesusilaan; (3) kaidah/norma kesopanan; dan (4) kaidah/norma hukum.
…stem ketetanegaraan Indonesia yang tidak menganut asas pemisahan atau separation terhadap agama. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menegaskan posisi dan sikap negara yang tidak memisahkan agama dari tatanan kenegaraan. Agama sebagai aspek metafisi…
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman…
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Keputusan Menteri Penetapan administratif oleh menteri untuk hal konkret/individual sesuai kewenangan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Keputusan Menteri" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum…
Peraturan Menteri Peraturan yang ditetapkan menteri berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan peraturan lebih tinggi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Peraturan Menteri" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber…
Pembuktian penistaan agama Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penistaan agama. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penistaan agama: Pembuktian dapat melibatkan s…
…klan, sponsor, dan afiliasi Beberapa halaman dapat menampilkan iklan atau konten sponsor. Keputusan editorial redaksi tidak dipengaruhi oleh pemasang iklan
Dengan mengakses atau menggunakan __APP_NAME__, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan berikut. 1) Definisi Situs: platform web dan fitur yang dioperasikan oleh __APP_NAME__. Pengguna: setiap orang yang mengakses Situs,…
