“Green State Vision”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 2
Terbukti Terlibat Kekerasan di Tepi Barat, Pemukim Israel Kena Sanksi Uni Eropa
Mei 2026: Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi hukum terhadap pemukim ekstremis Israel dan organisasi sayap kanan di Tepi Barat.
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Opini 40
Lihat semua di OpiniMenilik Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Tentang Green Economy di Indonesia
Artike ini membahas bagaimana legal formal dan kebijakan tentang penerapan green economy di Indonesia.
Regulasi Green IT Indonesia: Mengisi Kekosongan Hukum di Era Digital
…ormasi menyumbang krisis iklim. Namun, Indonesia hadapi kekosongan hukum untuk menerapkan Green IT. Pelajari celah regulasi dan solusinya di sini.
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.
Materi Hukum 28
Lihat semua di Materi HukumGreenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
…rdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
6 Theory of State Administrative Law
This article discusses the theory of state administrative law. The field of public administration work can be seen from the development of these theories as follows.
Konsepsi Teori Hukum dalam Nuansa Filsafat Hukum
Pahami konsepsi teori hukum & filsafat hukum: hukum alam, positivisme. Manfaat & penerapan dalam konteks Indonesia.
Peraturan 4
Lihat semua di PeraturanPEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LORONGECO GREEN PADA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE
…wali) Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LORONGECO GREEN PADA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE
Pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)
…col 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)
Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"
…Respect, Friendship and Cooperation Between The Republic of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea"
