Etika Dokumenter dan Persetujuan Narasumber

Film dokumenter memang sering berangkat dari realitas sosial. Namun, karena menyangkut kehidupan nyata, dokumenter juga menuntut tanggung jawab etik yang besar.

Narasumber bukan sekadar objek visual. Ia adalah manusia yang memiliki martabat, kehormatan, pengalaman hidup, dan hak untuk memahami bagaimana wajah, suara, cerita, serta identitasnya digunakan.

Dalam konteks ini, persetujuan narasumber seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kesediaan untuk direkam. Narasumber juga perlu mengetahui tujuan perekaman, konteks cerita, bentuk distribusi, potensi dampak sosial, serta kemungkinan penggunaan gambar atau keterangannya setelah karya tersebut dipublikasikan.

Karena itu, polemik Mama Sinta dan film Pesta Babi tidak hanya berbicara tentang pro dan kontra film. Peristiwa ini juga membuka diskusi yang lebih luas mengenai batas antara advokasi, karya dokumenter, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak pribadi.

Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Indonesia

Dalam hukum Indonesia, hak atas privasi bukan sekadar persoalan etika. Hak ini juga berkaitan dengan perlindungan konstitusional dan hak asasi manusia.

Pertama, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Pasal ini juga menjamin hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kedua, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Ketiga, Pasal 32 UU HAM juga mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang lebih modern mengenai perlindungan data pribadi. UU ini mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana dalam pelindungan data pribadi.