Polisi Larang Advokat Masuk Ruang Penyidikan? Itu Pelanggaran UU
Polisi larang advokat masuk ruang penyidikan? Itu pelanggaran UU! Simak penjelasan hukum dari Arif Kurniawan, S.H. mengenai hak mutlak tersangka di sini.
Lintas Kolom
Opini
Berita, opini, editorial, materi hukum, dan ruang publik terbaru dalam satu alur kronologis.
Politik Ruang Sempit: Kedaulatan Pangan Dari Pertanian Vertikal
Dinding gang bukan cuma pembatas, tapi pilar kedaulatan pangan! Saatnya kebijakan & masyarakat bersatu lewat pertanian vertikal.
Jebakan Algoritma: Dinamika Harga Tiket Pesawat dan Kekosongan Hukum AI di Indonesia
Opini ini mengulas keseimbangan efisiensi algoritma dynamic pricing di penerbangan Indonesia dengan tantangan transparansi dan implikasi hukumnya.
Mengkritisi Pasal 462 KUHP Baru: Diam di Hadapan Korban yang Bertahan Hidup
Pasal 462 KUHP baru dikritisi karena hanya menjerat pelaku jika korban bunuh diri meninggal, abai pada penderitaan korban selamat.
Ilusi Kebenaran Hukum: Cacat Formil dan Manipulasi Legislasi
Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publik.
Jangan Bermain Janji Nikah, Apalagi Lawan Anak Hukum!
Ingkar janji nikah berujung gugatan? Anak hukum siap membela! Pahami hak & ganti rugi sesuai KUHPerdata & yurisprudensi MA.
Mengapa WFH Tidak Akan Menyelamatkan APBN dari Lonjakan Harga Minyak
Mengapa WFH gagal selesaikan krisis energi? Artikel ini mengulas pergeseran beban tanggung jawab ke individu yang gagal dalam menyentuh akar masalah energi.
Sampah Menjadi Energi: Solusi atau Ilusi?
Mengulas kebijakan Pengolahan Sampah menjadi Energi (PSE) dalam Perpres 109/2025. Apakah kebijakan waste-to-energy benar-benar solusi atau sekadar ilusi?
Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perlindungan HAM.
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan Status “Darurat” yang Hilang
RUU Pengelolaan Perubahan Iklim abai pada korban dan pertanggungjawaban korporasi. Regulasi ini berpotensi melegitimasi kerusakan iklim.
Degradasi Moral Sang "Wakil Tuhan" di Negeri ini
Kasus PN Depok menunjukkan kenaikan gaji hakim tidak otomatis menghentikan korupsi peradilan. Reformasi harus menyentuh pengawasan, promosi, dan akuntabilitas.
Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.
