Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,401–18,420 dari 18,835 dokumen.
Halaman 921 dari 942
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 4 Tahun 1958
Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 1)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1957 (Lemb...
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 8 Tahun 1958
Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada...
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 18 Tahun 1958
Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 33 Tahun 1958
Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1958 tentang Penetapan Tanggal Mulai Berlakunya Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 42)
Identitas hukum
No. 33 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 67 Tahun 1958
Pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 67 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1957
Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1957
Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 16 Tahun 1957
Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Jul 2026
Undang-undang Darurat
No. 17 Tahun 1957
Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 72 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 68 Tahun 1957
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan
Identitas hukum
No. 68 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 69 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 70 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir
Identitas hukum
No. 70 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1957
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Apr 1957
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1957
Pemasukan Anggaran Belanja Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1957
Undang-undang Darurat
No. 1 Tahun 1957
Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan De...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 2 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 3 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 4 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Tahun 1957
Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta