Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,341–18,360 dari 18,835 dokumen.
Halaman 918 dari 942
Undang-undang (UU)
No. 45 Tahun 1958
Penetapan bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 45 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 46 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 46 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 47 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 47 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 48 Tahun 1958
Penetapan bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 48 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 49 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 49 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 50 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 50 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 51 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 51 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 52 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 52 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 53 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 53 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 54 Tahun 1958
Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 54 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34)...
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1958
Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1958 tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1958
Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1958
Penempatan Tenaga Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1958
Undang-undang (UU)
No. 73 Tahun 1958
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Identitas hukum
No. 73 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Sep 1958
Undang-undang (UU)
No. 71 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 71 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Sep 1958
Undang-undang (UU)
No. 72 Tahun 1958
Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Sep 1958