Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 18,381–18,400 dari 18,835 dokumen.
Halaman 920 dari 942
Undang-undang Darurat
No. 1 Tahun 1958
Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Tahun 1958
Kedudukan Hukum Apotek Darurat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 6 Tahun 1958
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 7 Tahun 1958
Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 8 Tahun 1958
Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 64 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur
Identitas hukum
No. 64 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 65 Tahun 1958
Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
Identitas hukum
No. 65 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 66 Tahun 1958
Wajib-Militer
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer
Identitas hukum
No. 66 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 69 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 81 Tahun 1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 81 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 83 Tahun 1958
Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
Identitas hukum
No. 83 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 84 Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Identitas hukum
No. 84 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 85 Tahun 1958
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
Identitas hukum
No. 85 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 86 Tahun 1958
Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Identitas hukum
No. 86 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 87 Tahun 1958
Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
Identitas hukum
No. 87 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 74 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 74 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 76 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Seb...
Identitas hukum
No. 76 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 78 Tahun 1958
Penanaman Modal Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
Identitas hukum
No. 78 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 79 Tahun 1958
Perkumpulan Koperasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
Identitas hukum
No. 79 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 80 Tahun 1958
Dewan Perancang Nasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional
Identitas hukum
No. 80 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta