Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,481–17,500 dari 18,835 dokumen.
Halaman 875 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1994
Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1994
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1994
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1994
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 12 Tahun 1994
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1994/1995
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1994
Tempat
Mungkid
Peraturan Daerah (Perda)
No. 14 Tahun 1994
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 1994 tentang PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1994
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1993
RETRIBUSI ATAS TEMPAT – TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 1993 tentang RETRIBUSI ATAS TEMPAT – TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
29 Jun 1994
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 111 Tahun 1993
Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 1993 tentang Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965
Identitas hukum
No. 111 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Nov 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 9 Tahun 1993
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1993 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
06 Nov 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 1993
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 1993 tentang PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
06 Nov 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 11 Tahun 1993
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 1993 tentang PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
06 Nov 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 12 Tahun 1993
PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1993 tentang PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
06 Nov 1993
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 4 Tahun 1993
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Pada Pihak Ketiga
Instansi
Indonesia, Kabupaten Magelang
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Pada Pihak Ketiga
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1993
Tempat
Mungkid
Tanggal
24 Jul 1993
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 1993
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 1993 tentang PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1993
Tempat
Turikale
Tanggal
19 Jul 1993
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1993
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jun 1993
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 36 Tahun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pem...
Identitas hukum
No. 36 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Jun 1993
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 39 Tahun 1993
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
Identitas hukum
No. 39 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Jun 1993
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1993
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1993
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1993
Tempat
Jakarta