Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,261–17,280 dari 18,835 dokumen.
Halaman 864 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 19 Tahun 2000
SUMBER PENDAPATAN DESA
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2000 tentang SUMBER PENDAPATAN DESA
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 2000
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 20 Tahun 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2000 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 2000
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 21 Tahun 2000
KERJASAMA ANTAR DESA
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2000 tentang KERJASAMA ANTAR DESA
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2000
Tempat
Turikale
Peraturan Daerah (Perda)
No. 22 Tahun 2000
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN
Instansi
Indonesia, Kabupaten Maros
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2000
Tempat
Turikale
Undang-undang (UU)
No. 41 Tahun 1999
Kehutanan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Identitas hukum
No. 42 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 43 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Identitas hukum
No. 43 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 38 Tahun 1999
Pengelolaan Zakat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Identitas hukum
No. 39 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 40 Tahun 1999
Pers
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Identitas hukum
No. 40 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Identitas hukum
No. 37 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Sep 1999
Undang-undang (UU)
No. 36 Tahun 1999
Telekomunikasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Identitas hukum
No. 36 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Sep 1999
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 67 Tahun 1999
Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeri...
Identitas hukum
No. 67 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Jul 1999
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1999
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Apr 1999