Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?
SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi...
Hak untuk Dilupakan: Perlindungan atau Celah Penyalahgunaan?
Hak untuk Dilupakan dalam revisi UU HAM dinilai penting melindungi individu, tetapi rawan disalahgunakan untuk memutihkan rekam jejak.
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademi...
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & konstitusi memandang hal...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judici...
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil...
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlaku...
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kri...
Negara Hukum: Tempat Nyawa Cuma Seharga Sidang Etik
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sidang etik interna...
