Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Topik · Lintas Kolom
Nasional
Artikel dari semua kolom — berita, opini, materi, editorial, dan ruang publik — yang membahas topik ini.
Dalam topik ini
May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol
Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.
Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Sidang K3 Kemnaker: Bobby Sebut Noel Marah soal THR Rp 50 Juta, Eks Wamenaker Membantah
Bobby Mahendro mengaku Noel marah karena uang THR yang terkumpul hanya Rp 50 juta dalam sidang kasus K3 Kemnaker. Noel membantah tuduhan tersebut.
Sidang Vonis Ammar Zoni Digelar Hari Ini, Jaksa Tuntut 9 Tahun
PN Jakarta Pusat menggelar sidang putusan Ammar Zoni hari ini dalam perkara narkotika di Rutan Salemba. Jaksa sebelumnya menuntut 9 tahun penjara.
Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta
Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen d...
Eks Pejabat BNI Ditahan Polda Sumut Terkait Dana Paroki Aek Nabara
Mantan Kepala Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim resmi ditahan Polda Sumut terkait penggelapan Rp28 miliar dana umat. Polisi usut selisih pengakuan tersangka.
KPK Ungkap Fenomena Circle Koruptor Penampung Uang Haram
KPK menyoroti fenomena koruptor yang memanfaatkan circle terdekat, dari keluarga hingga selingkuhan, sebagai instrumen pencucian uang (layering) hasil kejahatan...
DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah
Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.
DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
