PN Jaksel Terapkan KUHP Baru: Laras Faizati Divonis Pidana Pengawasan 6 Bulan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro alias Laras Faizati.
Pencarian
“Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Riva Siahaan, Eks Dirut Pertamina, Divonis 9 Tahun dalam Kasus Korupsi
PN Tipikor Jakarta vonis 9 tahun penjara Riva Siahaan (eks Dirut Pertamina Patra Niaga) terkait korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023.
Nadiem Laporkan Empat Hakim Tipikor ke KY Usai Vonis Chromebook
Tim hukum Nadiem Makarim melapor ke KY setelah vonis 10 tahun perkara Chromebook, sementara banding pidana tetap berjalan di jalur peradilan.
Opini 40
Lihat semua di OpiniVonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
KY Pecat 3 Hakim Vonis Bebas Ronnald Tannur : Bukti Tercideranya Independensi Hakim dan Turunnya Marwah Pengadilan di Indonesia
...dap sistem pengadilan di Indonesia akibat dipecatnya tiga Hakim Pengadilan Negeri yang memvonis bebas terdakwa pembunuhan Ronnald Tannur yang merupakan anak dari eks DPR-RI Edward Tannur fraksi PKB. Hal tersebut menyebabkan adanya gesekan d...
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumMenelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif
Artikel ini menelusuri perbedaan KUHP lama dan KUHP Baru. Mau tau apa yang membedakannya? Yuk Simak penjelasan berikut!
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Perbedaan Delik Aduan dan Delik Umum dalam KUHP Baru
Pahami perbedaan delik aduan dan delik umum dalam KUHP baru, mulai dari syarat pengaduan, contoh pasal, hingga akibat pencabutan aduan.
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa
...rta Nomor 358 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasion...
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomro 12 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasion...
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumHak konstitusional dalam pemilu nasional
...titusional pada konteks pemilu nasional. Definisi ini bersifat ringkas untuk orientasi literasi hukum dan tetap perlu diverifikasi terhadap peraturan, kontrak, atau putusan yang relevan.
Kewenangan konstitusional dalam pemilu nasional
...titusional pada konteks pemilu nasional. Definisi ini bersifat ringkas untuk orientasi literasi hukum dan tetap perlu diverifikasi terhadap peraturan, kontrak, atau putusan yang relevan.
Pemilihan umum dalam pemilu nasional
...titusional pada konteks pemilu nasional. Definisi ini bersifat ringkas untuk orientasi literasi hukum dan tetap perlu diverifikasi terhadap peraturan, kontrak, atau putusan yang relevan.
