Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
Fresh commentary and legal analysis from contributors and columnists.
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan meng...
The childfree trend often clashes with pro-natalist norms that view having children as an obligation. But how does the law & constit...
Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?
The position of Penghayat Kepercayaan as a marginalized group is often subject to systemic discrimination through a national legal f...
Pesantren di Indonesia sering kali dianggap sebagai tempat yang suci dalam menuntun ilmu dan moral, terutama bagi anak-anak yang sed...
Banyak aturan, minim pelaksanaan: potret hukum lingkungan Indonesia dalam menghadapi persoalan sampah yang terus berulang.
Three Constitutional Court decisions have changed the electoral system. But the discussion of the Election Bill is still closed, the...
Along with the government's efforts to boost national economic growth, the emergence of various acts of thuggery that take refuge be...
Artikel ini membahas hak kreditur untuk menjual objek jaminan secara langsung melalui lelang tanpa melalui izin pengadilan.
Often the community is disturbed by the number of road excavation projects, here will describe the arrangements & the rights of citi...
Page 3 of 72