Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.
Pencarian
“transparansi dana politik”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
…rum, ketentuan teknis operasional, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan frekuensi tersebut mendukung konektivitas broadband tetap berkualitas dengan harga terjangkau, sesuai ta…
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
…ktor Sumber Daya Alam (SDA), hingga urgensi payung hukum perampasan aset. Anatomi Aset: Pidana Murni dan Sanksi Administratif Bagi pemerhati hukum, penting untuk membedah sumber dana Rp6,6 triliun tersebut, karena berasal dari dua rezim pen…
Opini 40
Lihat semua di OpiniRumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Efektivitas Sistem e-court Dalam Proses Administrasi di Pengadilan
…administrasi pengadilan, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan memperkuat transparansi serta integritas sistem peradilan. Meskipun menghadapi tantangan infrastruktur dan keamanan data, efektivitas e-Court harus dievaluasi se…
Editorial 1
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPolitik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia
Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan
…ngambilan keputusan menjadi krusial dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi serta keadilan dalam setiap tindakan birokratik. Birokrasi harus beroperasi secara terbuka dan akuntabel. Hal ini mencakup memberikan inf…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…
Kamus Hukum 7
Lihat semua di Kamus HukumAsas transparansi
Asas transparansi Prinsip dalam hukum yang menuntut keterbukaan informasi dan proses. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas transparansi dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Prinsip Transparansi Publik
Prinsip Transparansi Publik Asas/prinsip yang menuntut proses dan informasi penting disampaikan secara jelas dan terbuka. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip transparansi publik dalam menilai fakta dan norma. Asas & Prinsi…
Transparansi pelayanan
Transparansi pelayanan Keterbukaan informasi terkait persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu layanan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas transparansi pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujuk…
