Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~115ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
…jari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Kamus Hukum
Keputusan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/138/keputusan-tata-usaha-negara
Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat k…
Opini
• 09 Feb 2024
Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
literasihukum.com/leniency-program-untuk-atasi-kartel
Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.
Materi Hukum
• 04 May 2024
Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
literasihukum.com/keterlambatan-pemberitauan-pengambilalihan-saham
…konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...
Peraturan
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 2 · Tahun 2025
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
literasihukum.com/peraturan/7258/penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-bagi-usaha-mikro-dan-usaha-kecil
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Kamus Hukum
Pengawasan keputusan tata usaha negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2189/pengawasan-keputusan-tata-usaha-negara
Pengawasan keputusan tata usaha negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan keputusan tata usaha negara: Pengawasa…
Kamus Hukum
Sengketa keputusan tata usaha negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2814/sengketa-keputusan-tata-usaha-negara
Sengketa keputusan tata usaha negara Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa keputusan tata usaha negara: Seng…
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Pasang Iklan