Opini • 10 Jan 2026

“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?

literasihukum.com/plea-bargaining-kuhap-baru

Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.

Opini • 13 May 2024

Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?

literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system

…ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law

Opini • 13 May 2024

Plea Bargaining vs. Special Track: Which is Right for the Indonesian Judiciary?

literasihukum.com/special-track-or-plea-bargaining-system

…pecial pathways contained in the Draft National Criminal Procedure Code with the original plea bargaining system in common law countries.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Opini • 21 Feb 2023

Regulasi dan Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban: Studi Komparasi Negara Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat

literasihukum.com/perlindungan-saksi-dan-korban

Literasi Hukum - Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari pelak...

Opini • 07 Aug 2023

Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru

literasihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana

Pahami parameter pembuktian dalam hukum acara pidana: definisi, kekuatan pembuktian, dan alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Materi Hukum • 09 Mar 2026

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Opini • 06 Jan 2026

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.