Menampilkan 1–10 dari 13 hasil
· ~10ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 12 Mar 2023
Pergeseran Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
literasihukum.com/tindak-pidana-pencucian-uang-tppu
…ncucian uang (TPPU), penanganannya yang luar biasa, pembuktian dalam TPPU, dan pembuktian terbalik dalam TPPU. Artikel ini menjelaskan...
Opini
• 20 Apr 2026
Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum
literasihukum.com/perlindungan-konsumen-uupk-pidana-strict-liability
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Opini
• 10 Jan 2024
Hukum Modern: Gagal Mewujudkan Keadilan?
literasihukum.com/menggugat-hukum-modern
Literasi Hukum - Hukum merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Penegakan hukum di Indonesia...
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 29 Jan 2026
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
literasihukum.com/kasus-sleman-ketika-korban-jadi-tersangka-keadilan-jadi-pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bagi perlindungan
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Opini
• 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Opini
• 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Opini
• 22 Jul 2025
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
literasihukum.com/kenaikan-ukt-khianati-amanat-konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari amanat ini, lahirlah kewajiban negara untuk menyediakan akse...
Opini
• 04 Feb 2023
Antinomi Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum
literasihukum.com/kepastian-hukum-dan-keadilan-hukum
Tulisan ini akan membahas antinomi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Jika terjadi konflik antara dua tujuan hukum ini, manakah yang harus diprioritaskan? Keadilan atau kepastian?