Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara

…secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Opini • 09 Feb 2024

Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia

literasihukum.com/leniency-program-untuk-atasi-kartel

Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.

Opini • 09 Feb 2024

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi

literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara

Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.

Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Opini • 27 Feb 2023

KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya

literasihukum.com/penguatan-kppu

Literasi Hukum - Pernahkah kamu mendengar lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi penguatan status kelembagaan KPPU. Dalam ketentuan Pasal 30 sampa...

Opini • 12 Feb 2023

Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter: Studi Kasus Karadzic & Mladic

literasihukum.com/komando-hukum-humaniter-internasional

Literasi Hukum - Artikel ini membahas pertanggungjawaban komando dalam hukum humaniter dalam kasus Karadzic & Mladic. Ditulis oleh: Defian Putri Tiara (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka)...

Opini • 02 Mar 2023

Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?

literasihukum.com/pengaturan-korporasi-di-kuhp-2023

Literasi Hukum - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan aturan baru terkait pidana korporasi. Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP Nasional menga...

Opini • 20 Apr 2026

Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-uupk-pidana-strict-liability

UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.

Opini • 25 Feb 2024

Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

literasihukum.com/antisipasi-kerjasama-pemerintah-dan-badan-usaha

…ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif ser...

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru

…ar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.