MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Pencarian
“pembentukan undang-undang”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
…menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Opini 40
Lihat semua di OpiniAmandemen UUD 1945: Penguatan BAKAMLA RI untuk Pertahankan Kedaulatan NKRI
Literasi Hukum - Wacana amandemen UUD 1945 untuk memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mulai mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan meningkatnya ancam...
Asas Legalitas: Sejarah dan Perkembangan yang Perlu Diketahui
…prinsip yang dikenal sebagai Asas Legalitas. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana kecuali jika didasarkan pada ketent…
Memahami Makna Pengujian Formil di Indonesia
…mencakup hal-hal sebagai berikut:[5] Pengujian atas pelaksanaan tata acara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; Pengujia…
Editorial 1
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
…an umum untuk tindak pidana umum. Namun Pasal 74 menunda keberlakuan ketentuan itu sampai undang-undang baru tentang peradilan militer dibentuk, dan selama itu belum ada, prajurit tetap tunduk pada UU Peradilan Militer 1997. Akibatnya, seti…
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi Hukum12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
…itemui dalam keseharian masyarakat Indonesia. Sumber rujukan utamanya adalah peraturan perundang-undangan terbaru, klinik hukum yang telah memverifikasi tafsir resmi, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Tujuannya bukan membuat siapa pun mer…
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum
…onstitusi dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia. Dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Proses pe…
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
…lasi, melainkan pada kesenjangan antara norma yang ada dengan kesadaran hukum masyarakat. Undang-undang sudah ada, ancaman pidananya nyata, tetapi hampir tidak ada yang tahu. Artikel ini mencoba menutup kesenjangan itu — setidaknya un…
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tah…
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Putusan MK 1
Putusan MK No. 15/PUU-IX/2011
…sal 28C ayat (2), pasal 22A UUD 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang; Bab. I Pasal 1 ayat(1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5(a,c,d,e); Pasal 6 ayat (…
Kamus Hukum 37
Lihat semua di Kamus HukumUji formil
Uji formil Pengujian prosedur pembentukan suatu peraturan apakah sesuai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam pembahasan asas & prinsip, istilah “Uji formil” sering digunakan. Asas & Prinsip Rujukan umum: asas-as…
Pengujian Undang-Undang
Pengujian Undang-Undang Pengujian Undang-Undang adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pengujian undang-undang. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat pengujian undang-undang melalui mekanisme yang ter…
Tryout 1
UPA HTN 3 — HAM, Pemilu & Review
Latihan HAM, pemilu, pembentukan UU, perppu, keadaan darurat, kewarganegaraan, dan pengujian norma.
