Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…gani perkara dengan nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal. Sidan…
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Literasi Hukum - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan ke...
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Pilihan terhadap sistem kepartaian dalam sebuah negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) bukanlah sekadar urusan teknis elektoral…
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
…esidential threshold) yang telah kokoh berdiri selama dua dekade. Norma yang mengharuskan partai politik atau koalisinya memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, kini…
Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
…lokasikan kursi di badan legislatif berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Dalam sistem ini, suara rakyat dihitung berdasarkan perolehan suara partai politik, dan kursi dibagikan kepada partai politik secara p…
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…
Pembuktian korupsi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait korupsi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian korupsi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dokumen, dan…
Pertanggungjawaban pidana korupsi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan korupsi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana korupsi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab,…
Tindak pidana korupsi Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Huk…
