Menampilkan 1–10 dari 170 hasil
· ~85ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Mar 2024
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Opini
• 14 Mar 2023
Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Opini
• 06 Mar 2024
Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif
literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen
Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 9 · Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11917/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-12-tahun-2013-tentang-petunjuk-pelaksanaan-analisis-jabatan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 8 · Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11919/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-5-tahun-2013-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986
• 14 Apr 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985
…tah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985