MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Pencarian
“UU Tipikor Indonesia”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 40
Lihat semua di Berita
Vendor Akui Dapat Bocoran Chromebook Era Nadiem
…bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/2/2026). Menurut Tedjo, pada 2020 ia dihubungi distributor PT Tri Tunggal yang membuka purchase order (PO) resmi pada Juli…
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di KPP Madya Jakut, 3 Ditahan sebagai Penerima
…usai OTT 9 Januari 2026. Para tersangka ditahan 11–30 Januari 2026, dengan sangkaan pasal UU Tipikor jo. KUHP.
Opini 40
Lihat semua di OpiniWajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
…uktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipikor
Transformasi Delik dalam UU TIpikor
…mekanisme pembuktiannya. Transformasi delik pernah terjadi pada tindak pidana korupsi di Indonesia, di m...
Warisan Antikorupsi yang Tercoreng: Ironi Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi kasus korupsi di sektor pendidikan.
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPerampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
…ang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Pemberantasan Tipikor”) yang pada pokoknya mengatur mengenai perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergera…
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
Literasi Hukum - Pancasila, dasar negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam membangun literasi hukum di tanah air. Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya da…
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
…ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina denga…
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di LIngkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di LIngkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumTindak pidana korupsi (Tipikor)
Tindak pidana korupsi (Tipikor) Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri/orang lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara. Contoh: Jaksa menilai ada tindak pidana korupsi (tipikor) sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Rujukan…
Keimigrasian
Keimigrasian Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
