Opini • 30 Dec 2025

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

literasihukum.com/kriminalisasi-balik-ancaman-pelapor-kejahatan

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

…tivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 12 Jul 2025

Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?

literasihukum.com/kebijakan-tom-lembong-bukan-pidana

…ngenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

literasihukum.com/kriminalisasi-keputusan-bisnis-pelajaran-dari-kasus-ira-puspadewi

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur

Opini • 18 Dec 2025

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

literasihukum.com/romantisme-jalan-pintas-menggugat-obral-amnesti-dalam-perkara-korupsi-ivri

Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh reformasi regulasi.

Opini • 23 Jul 2025

Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/abuse-dan-misuse-of-power-persimpangan-dalam-tindak-pidana-korupsi

Opini tentang vonis Tom Lembong: Batas kabur antara kesalahan administrasi & korupsi picu kriminalisasi kebijakan. Abuse vs misuse of power?

Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

…Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Opini • 15 Jul 2025

Koperasi Desa Merah Putih: Jebakan Hukum atau Terobosan Ekonomi?

literasihukum.com/kritik-program-koperasi-desa-merah-putih

Artikel ini membahas tentang pro kontra terkait progam prabowo gibran tentang koperasi desa merah putih

Opini • 20 Jun 2025

Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia

literasihukum.com/paradoks-odol-supir-truk-kriminalisasi-struktural-dan-ilusi-penegakan-hukum-di-indonesia

Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.