Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM - Ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dinyatakan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”). Hal serupa d...
Kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha menyorot tanggung jawab hukum terhadap para pengasuh dan pihak pengelola daycare.
Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang pria berinisial SR atas dugaan pencabulan terhadap anak berusia 12 tahun di Cakung. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
...n keadilan substantif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama serta mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak ibu dan anak secara menyeluruh. Pemberdayaan perempuan, khususnya bagi ibu yang bekerja, merupakan bagian...
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga representasi di institusi hukum.
Artikel ini mengupas realita kekerasan berbasis gender yang mencakup diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki.
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Supremasi sipil bukan sikap anti-TNI, melainkan prinsip negara hukum untuk menjaga profesionalisme militer dan demokrasi konstitusional.
...Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa. [[ref:1]] [[ref:2]] Kerangka tersebu...
Panduan hukum hak asuh anak pasca-perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak, prioritas ibu, dan syarat hak asuh beralih ke ayah.
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.
Artikel ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementeria...
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeriaan Pember...
Hak Atas Perlindungan Perempuan Hak Atas Perlindungan Perempuan adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas perlindungan perempuan. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas perlindungan perempuan dapat menuntut perlindungan...
Kreditor Konkuren Kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferensi atau jaminan kebendaan, sehingga berbagi secara proporsional dengan kreditor lain. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Kreditor Konkuren" digunakan dalam k...
Hak Atas Perlindungan Anak Hak Atas Perlindungan Anak adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas perlindungan anak. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas perlindungan anak dapat menuntut perlindungan hukum atas haknya....
Kebijakan ini menjelaskan bagaimana __APP_NAME__ mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi Anda. Kami menghormati privasi Anda. Kami hanya mengumpulkan data yang relevan untuk menyediakan layanan (mis. akun, publikas...
