Daftar Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027, Siapa Tertinggi?
...menterian PKP Rp96 triliun hingga BPJPH Rp1,3 triliun, ini daftar lengkap usulan tambahan anggaran 2027 dari seluruh kementerian dan lembaga.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
...menterian PKP Rp96 triliun hingga BPJPH Rp1,3 triliun, ini daftar lengkap usulan tambahan anggaran 2027 dari seluruh kementerian dan lembaga.
ADKASI mendorong revisi UU Pemda untuk memperkuat DPRD, fungsi pengawasan, otonomi daerah, dan keseimbangan pusat-daerah.
Mobil dinas Rp8,5M, renovasi rumah jabatan Rp25M, anggaran konsumsi Rp10M. Mahasiswa Kaltim demo 21 April. Kemendagri turun tangan.
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
...u tidak boleh berhenti sebagai janji undang-undang, apalagi sekadar formalitas penyerapan anggaran. Hak yang Dijamin, Akses yang Timpang Bantuan hukum cuma-cuma bukan kemurahan negara, melainkan hak warga dan kewajiban negara. Pasal 27 ayat...
...ebagai kebijakan gizi, tetapi pelaksanaannya wajib transparan, aman, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Revisi UU Polri harus memperkuat pengawasan dan perlindungan warga, bukan hanya menambah kewenangan institusi kepolisian.
...rtikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
...perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
Literasi Hukum - Dapatkan penjelasan lengkap tentang pentingnya melindungi hasil karya daerah melalui pendaftaran Hak atas Merek dan Indikasi Geografis. Temukan manfaatnya bagi ekonomi daerah, peran pemerintah, dan contoh kasus sukses kain...
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
...donesia; Education and state Indonesia; Education-Indonesia; Education-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional...
Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Fathul Hadie Utsman, dkk. Tidak Dapat Diterima UU APBN Tahun Anggaran 2005; UU 36 Tahun 2004; UU 20 TAhun 2003; Fathul Hadie Utsm...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 H.M. RUsli Yunus (PB. PGRI), Prof.Dr.H. Soedijarto,MS.MA. (ISPI), Yayasan Nurani Dunia, Dkk. Dikabulkan Sebagian UU APBN Tahun An...
Keputusan Kepala Daerah Keputusan Kepala Daerah adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait keputusan kepala daerah. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat keputusan kepala daerah melalui mekanisme yang ter...
Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat peraturan daerah melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang D...
Latihan sanksi administratif, pengawasan, maladministrasi, pengadaan, keterbukaan informasi, dan kewenangan daerah.