MK Gelar Sidang Uji Formil Perubahan UU Polri
...ohonan uji formil perubahan UU Polri yang mempersoalkan partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Pencarian
“Pembentukan Undang-Undang”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 33
Lihat semua di Berita
Tiga Gugatan UU Polri Bergulir di MK, Uji Formil dan Jabatan Sipil Jadi Sorotan
Tiga perkara menguji UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 di MK, mencakup proses pembentukan undang-undang dan penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
UU Polri Baru Diuji di MK, dari Proses Pembentukan hingga Jabatan Sipil
...a dua jalur pengujian di Mahkamah Konstitusi: permohonan formil yang mempersoalkan proses pembentukan undang-undang dan permohonan materiil yang menguji batas penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. Perkara formil Nomor 251/PUU-X...
Opini 40
Lihat semua di OpiniPeran Oligarki dalam Pembentukan Undang-Undang
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang peran oligarki dalam pembentukan undang-undang (UU) di Indonesia. Dalam artikel ini, akan dijelaskan apa itu oligarki, bagaimana pengaruhnya dalam proses...
Memahami Makna Pengujian Formil di Indonesia
...mencakup hal-hal sebagai berikut:[5] Pengujian atas pelaksanaan tata acara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; Pengujia...
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Editorial 2
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Tak Boleh Terus Ditunda
...ikan undang-undang berhenti sebagai teks. Redaksi menilai negara wajib segera menuntaskan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen dan berdaya, bukan menundanya tanpa batas waktu. Janji Undang-Undang yang Belum Ditepat...
Satgas PHK Tak Boleh Menjadi Sekadar Meja Koordinasi
Literasi Hukum - Pembentukan Satgas Mitigasi PHK hanya akan berarti apabila ia mampu mencegah pekerja kehilangan pekerjaan secara sewenang-wenang, memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, dan memaksa perusahaan serta negara berbicara dengan dat...
Materi Hukum 40
Lihat semua di Materi HukumPeran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Literasi Hukum - Dalam dunia hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan seksama, karena peraturan perundang-...
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
...menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
Perpu, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah: Apa Bedanya?
...bagai kebijakan publik yang bersifat mendasar. Karena menyangkut kepentingan luas, proses pembentukan undang-undang harus mengikuti tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Pemben...
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tah...
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Putusan MK 4
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 056/PUU-II/2004
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota B...
Putusan MK No. 010/PUU-I/2003
...2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan S...
Putusan MK No. 018/PUU-I/2003
Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 200...
Kamus Hukum 7
Lihat semua di Kamus HukumPengujian Undang-Undang
Pengujian Undang-Undang Pengujian Undang-Undang adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait pengujian undang-undang. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat pengujian undang-undang melalui mekanisme yang ter...
Tryout 1
UPA HTN 3 — HAM, Pemilu & Review
Latihan HAM, pemilu, pembentukan UU, perppu, keadaan darurat, kewarganegaraan, dan pengujian norma.
