Sejumlah Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran, Dasco Termasuk
Sejumlah pejabat negara disebut tidak akan menggelar open house Lebaran 2026, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, seiring imbauan Istana agar perayaan tidak berlebihan.
Pencarian
“Pejabat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Berita 34
Lihat semua di Berita
Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Didakwa Suap Rp71 Miliar, Sidang Segera Dimulai
Tiga mantan pejabat Bea Cukai dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas dugaan suap dan gratifikasi lebih dari Rp71 miliar terkait Blueray Cargo.
Dirjen Imigrasi Lantik Pejabat Baru Penguatan Integritas Pasca OTT KPK
Direktorat Jenderal Imigrasi melantik pejabat baru di Jawa Barat dan Jakarta Barat sebagai langkah penguatan tata kelola dan integritas pasca OTT KPK.
Opini 40
Lihat semua di OpiniKeputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Literasi Hukum - Dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan, pejabat pemerintahan umumnya mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Contoh dari keputusan tata usaha negara adalah konsesi tambang. Pejabat yang mengeluarkan konsesi ad...
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
...rupakan "kejahatan kalkulasi, bukan hasrat" (crime of calculation, not passion).1 Seorang pejabat akan cenderung melakukan korupsi jika ekspektasi keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang diperkirakan—yaitu probabilitas ter...
Editorial 1
Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Materi Hukum 28
Lihat semua di Materi HukumPenerapan Diskresi dalam Pemerintahan
...dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Terbitnya Diskresi Pada momentum tertentu, pejabat pemerintahan dapat menetapkan penerapan diskresi. Contoh diskresi adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,...
Diskresi Pejabat Pemerintahan: Kapan Boleh Digunakan dan Apa Batas Hukumnya?
Diskresi pejabat pemerintahan boleh digunakan untuk mengatasi persoalan konkret, tetapi tetap dibatasi kewenangan, AUPB, prosedur, dan hukum.
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Peraturan 40
Lihat semua di PeraturanPerjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
...019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
...tikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
...ahun 2022 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Putusan MK 17
Lihat semua di Putusan MKPutusan MK No. 009/PUU-I/2003
...Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ASPPATI Tidak Dapat Diterima Pemerintahan Daerah; Pejabat Pembuat Akta Tanah; pertanahan; otonomi; kerugian; kekhawatiran; tidak dapat diterima.
Putusan MK No. 014/PUU-I/2003
...n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Susduk; pemerintah; badan hukum ; warga; masyarakat; pejabat; peradilan; Penyidik;
Putusan MK No. 23/PUU-V/2007
...kt; Pasal 45A ayat (2) huruf c; peradilan tata usaha negara; pengadilan; kepastian hukum; pejabat tata usaha negara; peninjauan kembali; diskriminasi; kasasi;
Kamus Hukum 40
Lihat semua di Kamus HukumPejabat pembuat komitmen pada alat kesehatan
Pejabat pembuat komitmen pada alat kesehatan Pejabat pembuat komitmen pada alat kesehatan adalah istilah dalam pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menjelaskan tahapan pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, kontrak, dan akuntabilitas...
Pejabat pembuat komitmen pada jasa konsultansi
Pejabat pembuat komitmen pada jasa konsultansi Pejabat pembuat komitmen pada jasa konsultansi adalah istilah dalam pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menjelaskan tahapan pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, kontrak, dan akuntabil...
Pejabat pembuat komitmen pada konstruksi gedung
Pejabat pembuat komitmen pada konstruksi gedung Pejabat pembuat komitmen pada konstruksi gedung adalah istilah dalam pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk menjelaskan tahapan pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, kontrak, dan akuntab...
