Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…gani perkara dengan nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal. Sidan…
Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...
Literasi Hukum - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, yang juga merupakan pengacara Moeldoko, Saiful Huda, menjelaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali (PK) merupakan ke...
…ridlock). Perdebatan inilah yang mendasari diskursus panjang mengenai implementasi sistem multi-partai, khususnya dalam kerangka acuan sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh Republik Indonesia. Secara historis dan teoreti…
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
…esidential threshold) yang telah kokoh berdiri selama dua dekade. Norma yang mengharuskan partai politik atau koalisinya memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, kini…
…lokasikan kursi di badan legislatif berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Dalam sistem ini, suara rakyat dihitung berdasarkan perolehan suara partai politik, dan kursi dibagikan kepada partai politik secara p…
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
…u Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMAKAIAN MESS PEMERINTAH DAERAH DAN GEDUNG MULTI GUNA
…tah (PP) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
…an Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
