Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 21 May 2024

Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara

literasihukum.com/telaah-kegentingan-memaksa-dalam-uu-cipta-kerja

Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.

Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara

…jari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Opini • 09 Feb 2024

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi

literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara

Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.

Opini • 04 Apr 2023

Membedah Dualisme Hukum: Eksplorasi Dalam Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

literasihukum.com/dualisme-hukum-tata-negara

Literasi Hukum - Dalam artikel ini, akan dijelaskan tentang dualisme hukum antara tata negara dan hukum administrasi negara, termasuk latar belakang, konsep, dan pembagian kekuasaan antara keduanya. A...

Opini • 09 Mar 2023

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia

literasihukum.com/perkembangan-hukum-tata-negara-indonesia

Pelajari bagaimana perkembangan hukum tata negara Indonesia.

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Opini • 13 Feb 2024

Keputusan Fiktif Positif dan Negatif

literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif

Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.

Opini • 28 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-7: Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana

literasihukum.com/kemampuan-bertanggung-jawab-pidana

Artikel ini membahas mengenai konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, meliputi alasan pembenar, pemaaf, daya paksa, pembelaan terpaksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Opini • 17 Feb 2024

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa

Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.