Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara

Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Opini • 21 Feb 2024

Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat

literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat

Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.

Opini • 06 Jan 2026

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi

…membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.

Opini • 27 Feb 2023

KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya

literasihukum.com/penguatan-kppu

Literasi Hukum - Pernahkah kamu mendengar lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi penguatan status kelembagaan KPPU. Dalam ketentuan Pasal 30 sampa...

Opini • 16 Mar 2023

Penerapan Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Ketentuan Undang-Undang PTUN

literasihukum.com/asas-ptun-dalam-ketentuan-uu-ptun

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tiga asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN), yaitu asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid), asas hakim aktif (pembuktian bebas),...

Opini • 22 Feb 2024

Legal Due Diligence dalam Hukum Bisnis

literasihukum.com/legal-due-diligence-dalam-hukum-bisnis

Literasi Hukum – Legal due diligence (LDD) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Perusahaan perlu memahami hal-hal terkait manajemen risiko untuk membantu menentukan keputusan yang le...

Opini • 08 Mar 2023

Legal Audit dan Pelaksanaannya

literasihukum.com/legal-audit-dan-pelaksanaannya

Pelajari apa itu legal audit dan bagaimana pelaksanaannya.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

…batan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 26 Oct 2024

Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara

literasihukum.com/bentrokan-ham-dengan-netralitas-asn

Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?