MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Pencarian
“putusan MK 132/PUU-XXIII/2025”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya
Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
MK tolak uji materiil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Andrie Yunus Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Peradilan Militer
…jukan permohonan agar Andrie Yunus diterima sebagai pihak terkait dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi. Perkara ini menguji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya norma yang selama in…
MK: Pasal 302 KUHP Bukan Larang Pindah Keyakinan
MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama, bukan pindah keyakinan.
