Berita • 07 May 2024

Yerry Miagoni Duga Ada Kecurangan 14.870 Suara di Pemilu Papua Tengah, Bawaslu Benarkan

news.literasihukum.com/kecurangan-suara-di-pemilu-papua-tengah

Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.

Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Materi Hukum • 24 Apr 2024

Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

literasihukum.com/makna-dissenting-opinion-perkara-phpu-pilpres

Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.

Opini • 29 Sep 2024

Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024

literasihukum.com/dinamika-penyelenggaraan-pon-pekan-olahraga-nasional-aceh-sumut-2024

…s penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.

Opini • 25 Mar 2024

Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?

literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi

Opini • 14 Mar 2023

Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...

Opini • 25 Dec 2024

PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat

literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/menimbang-seruan-bubarkan-dpr-alternatif-sah-lebih-rasional

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.