Opini • 30 Apr 2024

Lahirnya Kembali? "The Guardian Of Constitution"

literasihukum.com/lahirnya-kembali-the-guardian-of-constitution

Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.

Materi Hukum • 31 Mar 2024

PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

literasihukum.com/phpu-perselisihan-hasil-pemilihan-umum

Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.

Materi Hukum • 27 Jan 2024

Mengenal Affidavit Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

literasihukum.com/affidavit-sebagai-alat-bukti-perdata

Artikel ini mendeskripsikan secara singkat pengertian affidavit dan fungsinya sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara perdata

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Opini • 29 Feb 2024

Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara

literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara

Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Berita • 15 Jan 2025

Eks Ketua PN Surabaya Terjerat Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur, Rp 21 Miliar Diamankan

news.literasihukum.com/eks-ketua-pn-surabaya-terjerat-kasus-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-rp-21-miliar-diamankan

…gadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus suap terkait vonis bebas pelaku penganiayaan berat,...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Opini • 09 Aug 2023

Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan

literasihukum.com/seponering-dan-kewenangan-penuntutan

…dana Indonesia. Seponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang memungkinkan Jaksa Agung untuk menghentikan perk...

Opini • 01 Feb 2024

Perkawinan Beda Agama, Apakah Masih Diperbolehkan?

literasihukum.com/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum

Pascareformasi, saya pikir lembaga kehakiman merupakan instansi yang paling jarang memiliki isu internal dalam rangka independensi keputusan. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian singka...

Opini • 04 Aug 2024

Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris

literasihukum.com/implikasi-hukum-surat-edaran-nomor-ahu-ah-02-37-tahun-2024-dalam-pengangkatan-perpindahan-dan-perpanjangan-jabatan-notaris

Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.