Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Pencarian
“krisis demokrasi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hukum sebagai Produk Paradigma Antroposentrisme
Mengapa hukum gagal menyelamatkan bumi meski sudah ada peraturan dan kebijakan terkait lingkungan yang tampak progresif?,
Restorasi Hak Konstitusional PMI: Menakar Peran KP2MI
KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devisa.
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
…, sebuah institusi yang lahir dari rahim reformasi untuk menjadi benteng terakhir penjaga demokrasi dan konstitusi. Perannya sebagai pengadil dalam sengketa politik tingkat tinggi menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap intervensi d…
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan
…akan negara-negara di dunia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi. Sebagai sebuah terminologi, kata “negara hukum” ataupun “demokrasi” meskipun sulit didefinisikan secara holistik, namun memiliki karakteris…
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
…k keamanan, hubungan antarkelembagaan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), hingga ruang demokrasi. Isnur berharap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan surpres untuk RUU TNI dan RUU Polri. "Jika Presiden mengirim surpres tanpa menelaah subst…
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
…alik putusan bersejarah ini? Dan apa implikasinya bagi masa depan reformasi elektoral dan demokrasi di Indonesia? Artikel ini akan membedah secara mendalam analisis yang disajikan oleh Djayadi Hanan, Tri Sulistianing Astuti, dan Luthfi Wida…
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?
