Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
…dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Pencarian
“Sistem Multi-Partai”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab
KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.
KPU Bantah Pengurangan Suara PPP di Pemilu 2024 Sulawesi Tengah
…LITERASI HUKUM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pengurangan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 5.958 suara adalah tidak benar. Hal ini disampaikan oleh KPU selaku Termohon dala…
Pelanggaran sistem elektronik
Pelanggaran sistem elektronik Perbuatan yang bertentangan dengan hak, kewajiban, atau larangan hukum terkait sistem elektronik. Kategori: Hukum Siber & Data Contoh: Pelanggaran sistem elektronik: Pelanggaran dinilai dari unsur, kerugian, da…
Perlindungan sistem elektronik
Perlindungan sistem elektronik Upaya menjaga, mengamankan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas sistem elektronik. Kategori: Hukum Kekayaan Intelektual Contoh: Perlindungan sistem elektronik: Perlindungan dapat berupa pendaftaran, lisensi,…
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
…ahaya. Ancaman ini tidak lagi datang dari kudeta militer bersenjata, melainkan dari dalam sistem demokrasi itu sendiri, melalui sebuah fenomena yang dikenal sebagai legislasi otokratik atau autocratic legalism. Ini adalah agenda senyap otor…
Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir
…ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
KPU Minta MK Tolak Gugatan PDI-P Soal Hasil Pemilu di Jambi
…ihan Umum (KPU) meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Jambi Da...
MK Tegaskan Parpol Tanpa 30% Keterwakilan Perempuan Bisa Gugur
Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam partai politik hanyalah tulisan di atas kertas. Perintah tanpa sanksi hanya membuahkan pengabaian.
