Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Berita terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
…blik yang disemangati oleh nilai-nilai keabsahan, responsif dan efektif. Pada hakikatnya, penyelenggaraan administrasi pemerintahan ditujukan kepada optimalisasi fungsi pelayanan publik melalui praktik administrasi yang efektif. Prinsip tat…
…bicaranya, menyebut keputusan itu diambil dengan merujuk Pasal 108 ayat (1) dan ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tetap dilakukan secara ketat. Ada dasar hukum, tetapi itu belum otomati…
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendallan Intern Pemerintah dan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan…
…n Digital Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektro…
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
…ram Internship dan Hak-Hak Peserta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur program internship di Indonesia. Pasal…
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
…iundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut UU 11/2022). Sebagai kerangka hukum baru, undang-undang ini membawa paradigma yang lebih ketat dalam mendefinisikan peran, fungsi, dan batasan kewenan…