Menampilkan 41–50 dari 56 hasil
· ~32ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 11 Feb 2026
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Opini
• 04 Feb 2026
Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
literasihukum.com/menggugat-logika-agen-partai-di-tubuh-penjaga-konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Opini
• 27 Jan 2026
Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
literasihukum.com/legislasi-ugal-ugalan-otoritarianisme-prosedural
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang
Opini
• 26 Jan 2026
Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida
literasihukum.com/impunitas-korporasi-kejahatan-lingkungan-ekosida
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.
Materi Hukum
• 02 May 2025
Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Opini
• 06 Jan 2026
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
Opini
• 04 Jan 2026
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik
Opini
• 30 Dec 2025
Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia
literasihukum.com/kriminalisasi-balik-ancaman-pelapor-kejahatan
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.