Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
…l Konstitusi Edisi Vol 19 No. 4 Tahun 2022AbstrakKedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan lembaga mana yang b…
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
…didaftarkan atau dicatat dalam e-BRPK. Menurut Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2023 (Terlampir di bawah), MK telah menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan mate…
