Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1985

Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

literasihukum.com/peraturan/17165/pengesahan-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-konvensi-perserikatan-bangsa-bangsa-tentang-hukum-laut

…) Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1994

Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

literasihukum.com/peraturan/17262/pengesahan-united-nations-framework-convention-on-climate-change-konvensi-kerangka-kerja-perserikatan-bangsa-bangsa-mengenai-perubahan-iklim

…or 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1999

pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

literasihukum.com/peraturan/17381/pengesahan-ilo-convention-no-138-concerning-minimum-age-for-admission-to-employment-konvensi-ilo-mengenai-usia-minimum-untuk-diperbolehkan-bekerja

…ang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Opini • 01 Mar 2023

Kekebalan Diplomatik pada Angota Keluarga Diplomat

literasihukum.com/kekebalan-diplomatik

Literasi Hukum - Kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa seorang diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempa...

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1949

Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.

literasihukum.com/peraturan/15639/pengesahan-peraturan-wakil-perdana-menteri-pengganti-undang-undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1949 tentang Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.

Materi Hukum • 25 Mar 2023

Memahami 6 Subjek Hukum Internasional

literasihukum.com/memahami-6-subjek-hukum-internasional

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang subjek-subjek hukum dalam hukum internasional, khususnya tentang dua jenis subjek hukum internasional, yaitu state actor dan non-state actor. Selain itu,...

Materi Hukum • 26 Oct 2024

Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia

literasihukum.com/sejarah-dan-perkembangan-tata-hukum-indonesia

Artikel ini membahas tentang sistem hukum yang dipakai di Indonesia sebelum penjajahan, penjajahan, dan pasca penjajahan.

Opini • 23 Jan 2024

Pemutusan Kontrak Sepihak: Ulasan Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018

literasihukum.com/pemutusan-kontrak-sepihak

Artikel ini berisi tentang Yurisprudensi Nomor 4/Pdt/2018 yang memuat norma pemutusan kontrak sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan ditinjau mengenai keabsahan pemutusan kontrak se...

Materi Hukum • 20 Feb 2024

Membedah Suksesi Negara: Konsep, Doktrin, dan Implikasinya dalam Hukum Internasional

literasihukum.com/suksesi-negara-dalam-hukum-internasional

Pendahuluan Literasi Hukum - Dalam dinamika geopolitik global, perubahan kedaulatan atas suatu wilayah adalah fenomena yang tak terhindarkan. Disolusi negara besar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia,...