Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 05 Jan 2026
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
literasihukum.com/kuhp-dan-kuhap-ham-di-persimpangan-negara-kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
Opini
• 01 Feb 2024
Perkawinan Beda Agama, Apakah Masih Diperbolehkan?
literasihukum.com/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum
Pascareformasi, saya pikir lembaga kehakiman merupakan instansi yang paling jarang memiliki isu internal dalam rangka independensi keputusan. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian singka...
Opini
• 01 Jan 2026
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
literasihukum.com/saat-negara-boleh-salah-tanpa-merasa-bersalah
…alah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.
Opini
• 26 Oct 2024
Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia
literasihukum.com/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia
Artikel ini membahas pentingnya kesadaran hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab di Indonesia.
Opini
• 14 Jul 2024
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
literasihukum.com/kuhp-baru-dan-pasal-penghinaan-presiden
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Opini
• 03 Mar 2026
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia
…ra dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
…batan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 15 Jul 2025
Antara Tom Lembong dan Budi Arie: Bagai Cinderella dan Musang Berbulu Domba
literasihukum.com/antara-tom-lembong-dan-budi-arie-bagai-cinderella-dan-musang-berbulu-domba
…Cinderella dan musang berbulu domba, tulisan ini mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum dan loyalitas politik.
Opini
• 02 Dec 2025
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Opini
• 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.