Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/legislasi-ugal-ugalan-otoritarianisme-prosedural

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Opini • 30 Dec 2025

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

literasihukum.com/kriminalisasi-balik-ancaman-pelapor-kejahatan

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

literasihukum.com/kriminalisasi-keputusan-bisnis-pelajaran-dari-kasus-ira-puspadewi

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur

Opini • 19 Oct 2025

Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?

literasihukum.com/penghapusan-izin-tka-uu-cipta-kerja

UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.

Opini • 03 Jan 2026

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

literasihukum.com/korupsi-tanpa-penjara-normalisasi-impunitas-2

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Opini • 06 Mar 2026

Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara

literasihukum.com/konflik-doktrin-sifat-melawan-hukum-dalam-rumusan-delik-kerugian-negara

Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Opini • 23 Feb 2026

Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan

literasihukum.com/wajah-baru-hukum-pidana-pembaruan-substansi-atau-sekadar-ilusi-perubahan

KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.

Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

literasihukum.com/anomali-penegakan-hukum-korupsi-impunitas-struktural

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini