Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 18 Mar 2026

Ketika Pembangunan Menormalisasi Kerusakan Lingkungan

literasihukum.com/ketika-pembangunan-menormalisasi-kerusakan-lingkungan

Pembangunan vs lingkungan: benarkah kerusakan lingkungan 'normal' demi pertumbuhan ekonomi? Telaah kritis kebijakan & implikasi konstitusional.

Opini • 05 Jan 2026

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

literasihukum.com/kuhp-dan-kuhap-ham-di-persimpangan-negara-kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 28 Jul 2025

Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku

literasihukum.com/vonis-hasto-kasus-harun-masiku

Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hukuman harus proporsional dengan dampak kejahatan, terutama k...

Opini • 02 Dec 2025

Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN

literasihukum.com/kriminalisasi-keputusan-bisnis-pelajaran-dari-kasus-ira-puspadewi

Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyoroti kabur

Opini • 08 Oct 2025

Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme

Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Opini • 01 Jan 2026

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

literasihukum.com/saat-negara-boleh-salah-tanpa-merasa-bersalah

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.

Opini • 20 Apr 2026

Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis

literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis

Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.