Opini • 12 May 2026

Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?

literasihukum.com/mengapa-kerugian-negara-belum-tentu-korupsi

Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi

Opini • 12 May 2026

PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?

literasihukum.com/phk-massal-ribuan-buruh-siapa-yang-bertanggung-jawab

PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.

Opini • 10 May 2026

Yang Muda Yang Kritis: Memahami Hak dan Kewajiban di Era Digital

literasihukum.com/demokrasi-digital-dan-konstitusi-ketika-media-sosial-menguji-kelembagaan-negara

Halo, generasi Z dan milenial! Kalian sadar nggak, dalam satu hari berapa banyak data pribadi bocor dan menyebar di medsos?

Opini • 10 May 2026

Banyaknya Pihak Penyelenggara Alih Daya (Outsourcing) yang Belum Menaati PERMENAKER

literasihukum.com/banyaknya-pihak-penyelenggara-alih-daya-outsourcing-yang-belum-menaati-permenaker-2

Pihak penyelenggara alih daya (outsourcing) saat ini sangatlah banyak dan beragam. Pihak penyelenggara tersebut biasanya melakukan pengambilan tenaga kerja

Opini • 08 May 2026

May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian

literasihukum.com/may-day-2026-saat-buruh-menghadapi-phk-tanpa-kepastian

May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Opini • 07 May 2026

Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden

literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden

Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.

Opini • 02 May 2026

Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial

literasihukum.com/harta-pusaka-erpen-karo-tradisi-keadilan-sosial

Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern

Opini • 12 May 2026

Kedaulatan Digital Indonesia dalam Hukum Internasional

literasihukum.com/kedaulatan-digital-indonesia-dalam-hukum-internasional

Perkembangan internet dan teknologi digital membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka tanpa batas wilayah geografis secara global.

Opini • 12 May 2026

Media Sosial: Antara Transparansi atau Ancaman Terhadap Lembaga Konstitusi

literasihukum.com/media-sosial-antara-transparansi-atau-ancaman-terhadap-lembaga-konstitusi

Di era digital 2026, media sosial telah bertransformasi dari sekedar alat komunikasi menjadi aktor utama yang mempengaruhi dinamika ketatanegaraan.