“dekolonisasi Papua”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Banyak Pelanggaran HAM yang Tak Terdengar: Negara Gagal Melindungi Warga Papua
Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
…ang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua
…Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua
PPP Gugat Hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, Duga Puluhan Ribu Suara Dicuri
PPP gugat hasil Pileg di Papua Tengah ke MK, mengklaim puluhan ribu suara dicuri dalam pemilihan.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
…turan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.
Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
…idana (KUHAP) sejak tanggal 2 Januari 2026. Perubahan ini sering dipandang sebagai simbol dekolonisasi hukum, menandai berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana warisan kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad.[[ref:1]] Momentum…
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
