Menampilkan 21–30 dari 67 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Oct 2025
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
literasihukum.com/asas-retroaktif-kasus-bom-bali-uu-terorisme
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana...
Opini
• 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Opini
• 16 Jul 2025
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Opini
• 13 Jul 2025
Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?
literasihukum.com/polemik-kewenangan-jaksa-tuntut-bebas
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil dan alat bukti, berjuang meyakinkan hakim ag...
Opini
• 09 Dec 2025
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
literasihukum.com/banjir-sumatera-2025-bencana-ekologis
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Berita
• 29 Feb 2024
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...
Berita
• 04 Aug 2023
Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer
news.literasihukum.com/kasus-suap-korupsi-kabasarnas
Baca artikel berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023
Materi Hukum
• 01 Apr 2023
Hak dan Kewajiban
literasihukum.com/hak-dan-kewajiban
Cuplikan tulisan Shidarta di Majalah Konstitusi terkait Hak dan Kewajiban
Opini
• 14 Feb 2024
Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-waris-di-indonesia
Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya.