Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
…esiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
Pencarian
“Penyelesaian Sengketa Adat”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Hukum Perdata di Indonesia
…jarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...
Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan
…yoroti prinsip musyawarah, keadilan komunal, serta pemulihan hubungan sosial sebagai inti penyelesaian sengketa. Selain itu, artikel ini menegaskan r
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 2 Potensi Solusi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
…l ini merupakan pengantar yang membahas secara mendasar mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Nilai Keadilan Hukum Adat Batak Toba di Batu Persidangan Huta Siallagan
…jukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba melalui musyawarah, harmoni sosial, dan penyelesaian perkara berbasis masyarakat
Alternative Dispute Resolution (ADR): Mengenal Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Literasi Hukum - Temukan cara efisien dan efektif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelajari proses arbitrase, konsiliasi, dan mediasi untuk menjaga hu...
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
…Tahun 2021 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
…rikan secara individual, melainkan melalui keputusan kolektif yang diwakili oleh pemimpin adat atau kepala suku. Kantong tradisional yang disebut "noken" digunakan sebagai wadah untuk menampung suara tersebut. Artikel ini akan membahas seca…
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
…tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
…MUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
