Opini • 03 May 2026

Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia

literasihukum.com/menuai-permasalahan-kepolisian-republik-indonesia

Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.

Opini • 14 Feb 2024

Stop Jual Suara! Larangan Keras Money Politic dalam UU Pemilu

literasihukum.com/larangan-money-politic-di-pemilu

Artikel ini membahas mengenai Money Politic di era pemilu berdasarkan UU Pemilu

Opini • 21 Jan 2026

Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji

literasihukum.com/kuota-haji-mengantar-eks-menag-ri-masuk-bui

Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.

Opini • 03 Feb 2025

Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia

literasihukum.com/perkembangan-hukum-pidana-dan-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan

Opini • 09 Sep 2025

Warisan Antikorupsi yang Tercoreng: Ironi Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim

literasihukum.com/warisan-antikorupsi-yang-tercoreng-ironi-kasus-dugaan-korupsi-nadiem-makarim

Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi kasus korupsi di sektor pendidikan.

Opini • 08 Nov 2025

Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP

literasihukum.com/perbedaan-ott-dan-tertangkap-tangan-kuhap

Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama

Opini • 17 Jul 2025

Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi

literasihukum.com/jebakan-populisme-dan-negara-hukum

Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh

Opini • 07 May 2026

Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden

literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden

Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.

Opini • 13 Dec 2025

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

literasihukum.com/ternyata-tidak-mudah-memperoleh-amnesti

Hukum Panglima atau Politik Raja? Mengupas kontroversi rehabilitasi dan amnesti di era Presiden Prabowo. Apakah langkah ini sejalan dengan rasa keadilan publik?

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai